Tokoh Papua: Beri Kesempatan Otonomi Khusus

VIVAnews - Tanah Papua kembali bergolak. Setelah rusuh akibat demontrasi buruh Freeport, kini muncul persoalan baru. Sekelompok orang menggelar Kongres Rakyat Papua (KRP) III pada 17-19 Oktober 2011. Dalam kongres itu, dideklarasikan Negara Papua Merdeka yang lepas dari NKRI.

Sontak, aparat kepolisian dan TNI yang berjaga-jaga di lokasi kongres bertindak. Ratusan orang ditangkap dalam insiden tersebut.

Ketua Umum Barisan Merah Putih Papua Ramses Ohee yang juga tokoh adat dan ketua suku di Papua menolak deklarasi itu dan segala upaya yang bertentangan dengan prinsip NKRI. Dia menyatakan sudah saatnya rakyat Papua memberi kesempatan pada pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan pembangunan secara konkret.

"Kami perlu menghormati dan mendukung Presiden SBY dalam menata kembali pembangunan Papua dalam kerangka otonomi khusus," katanya saat ditemui di  Cikini, Jakarta, Kamis 20 Oktober 2011.

Ramses mengatakan aparatur pemerintah perlu membuktikan mereka dapat merealisasi aturan-aturan yang ada dalam otsus secara konsisten dan menyeluruh. Hal itu untuk memenuhi tuntutan rakyat Papua yang pada umumnya didasari oleh persoalan kesejahteraan dan ketidakadilan ekonomi.

"Komitmen Presiden SBY untuk membangun dengan hati harus kita dukung penuh. Kini, rakyat Papua menaruh harapan kepada Presiden SBY untuk mendorong perubahan yang lebih baik bagi Papua di dalam wilayah NKRI," ucapnya.

Ramses menambahkan hampir semua rakyat Papua memimpikan kondisi yang aman, adil, damai dan sejahtera bagi mereka. Oleh karena itu, dia berharap insiden kemarin dapat diselesaikan dengan pendekatan terbaik tanpa kekerasan. (kd)

• VIVAnews