Harga Sebuah Bencana

VIVAnews - Ekonomi dunia akhir-akhir ini tengah muram. Jika kita merasa bahwa situasi dunia takkan bertambah buruk, bulan ini kita diingatkan bahwa tak ada satu pun negara yang kebal terhadap kekuatan alam beserta efeknya yang merusak.

Dua tahun lalu, tepatnya pada 12 Januari 2010, Haiti diguncang gempa maha dahsyat yang merenggut lebih dari 220 ribu nyawa. Masa depan negeri itu pun berantakan.  

Kita mesti berpaling ke seni pengobatan dari daratan Tiongkok, yang mengajarkan bagaimana cara mencegah daripada mengobati. Hal yang sama dapat  diterapkan dalam menyikapi bencana. Cara terbaik dalam mengurangi dampak  bencana yang amat merusak adalah menyiapkan upaya pencegahan. 

Menurut laporan dari Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berjudul  "Natural Hazards, UnNatural Disasters: The Economics of Effective Prevention," sejumput saja perencanaan terhadap pencegahan bencana harganya setimpal dengan sekepal pemulihan. Pencegahan akan berhasil baik jika dilakukan dengan terarah. Artinya, insentif harus diupayakan dengan sepenuhnya. 

Di segala lapisan, baik internasional, pemerintahan, maupun pribadi, insentif dapat memainkan peranan penting dalam menangkal bahaya yang mungkin dihasilkan dari gejala alam. 

Sebuah laporan yang dibuat oleh Tearfund, sebuah organisasi terkemuka di bidang bantuan kemanusiaan dan pembangunan, mengambil Mozambik sebagai contoh  kasus. 

Pada 2000, negara itu mengajukan permohonan bantuan sebesar US$3-4 juta dari negara donor demi mengantisipasi banjir besar. Namun, mereka hanya menerima setengah dari jumlah yang diminta. Namun, setelah bencana meluluhlantakkan Mozambik, mereka diguyur lebih dari US$100 juta. Itu semata  bantuan kemanusiaan. Mereka dijanjikan menerima US$450 juta untuk pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana. 

Cara para donor menyalurkan bantuan juga berpengaruh. Investasi yang ditujukan bagi pencegahan bencana selalu menyiratkan kebutuhan belanja jangka panjang bagi pembangunan. Para penyumbang bantuan sesungguhnya dapat  mengalokasikan dana pembangunan demi menyokong upaya pencegahan terhadap bencana, di samping hanya menyiapkan bantuan kemanusiaan. 

Namun, para donor tak hanya bertanggung jawab dalam mengalokasikan dana kepada pihak yang tepat. Pemerintah punya peranan penting dalam mencegah bencana. Misalnya, menyediakan informasi penting dalam memahami ancaman bencana; mengeluarkan peringatan atas kemungkinan bencana; dan memastikan bahwa pasar dan pribadi mencerminkan risiko. 

Teknologi untuk menyebarkan informasi penting sudah tersedia. Namun, sayangnya, banyak negara tak memanfaatkannya. Contohnya, meski Jepang dan Indonesia memiliki risiko bencana gempa bumi yang sama besar. Namun, Jepang telah memiliki lebih dari 1.000 seismograf. Sementara itu, Indonesia hanya punya 160 unit. 

Ada masalah moral yang lebih mendesak berkaitan dengan informasi publik yang mudah diakses, khususnya demi alasan keamanan nasional, kepentingan komersial, dan privasi. Di Amerika Serikat, misalnya, Badan Manajemen Keadaan Darurat  Federal (FEMA) senantiasa memperbarui peta risiko bencana di wilayah pantai bagi daerah Teluk Meksiko yang rawan bencana.

Namun, penerbitan peta itu menimbulkan protes. Sebab, informasi semacam itu menjadi katalis bagi penurunan harga properti. 

Masalah harga memang jadi persoalan bagi banyak individu. Masih banyak contoh yang bisa diambil dari penggunaan insentif yang sia-sia, yang sebenarnya bisa digunakan untuk mendorong upaya pencegahan. Jika tekanan politik bisa terus menjaga harga asuransi tetap rendah, sebagai contoh, hal itu menggelitik orang untuk terus membangun di lokasi rawan bencana. Akibatnya, mereka takkan bisa sepenuhnya lepas dari ancaman bencana.

Mumbai bisa jadi contoh lain. Di sana, banyak kamar dibangun untuk disewakan. Para pemilik penyewaan selama berpuluh-puluh tahun tak mengindahkan perawatan bangunan. Mereka tak bisa mengompensasi biaya perawatan dengan menaikkan harga sewa. Akibatnya, bangunan mudah runtuh ketika musim hujan tiba. Seperti maraknya penyewaan itu, lemahnya kepemilikan atas tanah dan bangunan juga mengurangi insentif pribadi demi investasi jangka panjang terkait pencegahan. 

Di Peru, kepemilikan tanah berhubungan dengan peningkatan yang nyaris menyentuh 70 persen berkaitan dengan renovasi rumah dalam jangka waktu empat  tahun. Satu implikasinya: pemerintah seharusnya membiarkan pasar rumah dan tanah bergerak sendiri. Namun, pasar itu tetap harus siap diintervensi. Karena jika orang mendapatkan informasi yang akurat dan insentif yang tepat, mereka dapat menelurkan keputusan yang berguna bagi dirinya dengan baik. 

Segala pertimbangan yang barusan disebutkan itu jauh lebih penting di tengah ancaman yang meningkat terhadap bencana. Pada 2050, jumlah penduduk yang terancam badai dan gempa di kota-kota besar bisa naik pesat hingga 1,5 miliar. Itu belum mempertimbangkan unsur perubahan iklim. 

Kota-kota yang terus berkembang dan iklim yang tak henti berubah-ubah akan mengubah masa depan dunia. Di sisi lain, memperdebatkan banjir Thailand dan Badai Katrina sebagai akibat dari perubahan iklim membelokkan perhatian publik dari banyak kebijakan salah yang tak menimbang risiko, memperkuat paparan terhadap bencana, dan melestarikan kecerobohan dalam jangka panjang.  

Insentif yang tepat, didukung oleh lembaga yang dapat dipercaya di semua level, memungkinkan penurunan tingkat kerawanan bencana meski tingkat paparan terhadap bencana meningkat. Alam takkan pernah berhenti mengancam. Namun, kita punya daya untuk mengurangi dampak ancaman itu. 

--

Justin Yifu Lin adalah Wakil Presiden Senior dan Kepala Ekonom Bank Dunia. Apurva Sanghi adalah ekonom senior Bank Dunia dan kepala tim penyusun laporan "Natural Hazards, UnNatural Disasters: the Economics of Effective Prevention."

--

Diterjemahkan dari laman www.project-syndicate.org

• VIVAnews